Whooila!

Whooila! adalah tempat ngobrol santai
 
IndeksIndeks  FAQFAQ  PendaftaranPendaftaran  Login  
Belum terdaftar di Forum Whooila! [Daftar Sekarang!!] // Mau Liat yang aneh-aneh?? Klik Disini!!
Warung Kopi | Lounge Pictures & Video | Gosip Yuk! | Berita dan Politik | Humor | Games | Olahraga | Khusus Dewasa | Teknologi

Panduan Member Baru: Posting Thread Baru dan Post Repply [Klik Disini!!]
Mau Akses Room Khusus Dewasa 17++ [Klik Disini!!]

Bagikan
Share | 
 

 Menkominfo ditegur presiden SBY - [Whooila!]

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
Admin
Administrator
Administrator


Jumlah posting : 248
Points : 5219
Reputation : 0
Join date : 15.02.10
Lokasi : depan forum Whooila!

PostSubyek: Menkominfo ditegur presiden SBY   Thu Feb 18, 2010 8:04 pm

JAKARTA - Belum sampainya informasi mengenai Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia ke telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata cukup membuat gerah. Dalam pidatonya, SBY menegur perilaku menteri yang tidak melaporkan rencana pembuatan RPM tersebut.

"Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu, apabila ada pemikiran atau rencana untuk menyusun sebuah peraturan pemerintah RPP atau undang-undang RUU maka wajib untuk melaporkan kepada presiden melalui sekretaris kabinet atau menteri sekretaris negara tentang pemikiran atau rencana itu. Baru setelah saya berikan disposisi bahwa peraturan pemerintah itu diperlukan, misalnya, apalagi RUU, saudara bisa memulai untuk menyusunnya yang nantinya tentu juga perlu dilaporkan kembali," ujar SBY dalam pidatonya di Rapat Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/2/2010).

Bahkan, lanjut SBY, beberapa RUU atau RPP itu dipresentasikan di sidang kabinet baik terbatas maupun paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, sesuai dengan prosedurnya, jika peraturan pemerintah tersebut diterbitkan maka akan dilaporkan kepada pihak terkait.

"Kalau RUU, kita sampaikan kepada DPR RI," tandas SBY.

Oleh karena itu, papar SBY, berkaitan dengan hal tersebut, Presiden berharap agar para menteri beserta jajarannya tidak mengeluarkan statement yang terlalu dini yang bisa menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat luas.

"Hari-hari terakhir ini saya mengikuti pemberitaan di media massa yang berkaitan dengan, entah pemikiran entah gagasan, untuk menerbitkan semacam aturan yang berkaitan dengan internet. Misalnya, apakah kontennya apakah substansinya? Dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ini menjadi hangat sekarang seolah-olah pemerintah ingin membatasi kebebasan, mengatur lagi apa yang selama ini sudah menjadi domain hak warga, hak politik, freedom of the press dan sebagainya," papar Presiden.

"Namun, tentu saja, masalah yang sensitif seperti ini bisa menimbulkan salah persepsi. Jangan serta merta, seolah-olah akan dilakukan pengaturan, apalagi saya ikuti, disebut-sebut peraturan pemerintah dan sebagainya," lanjut SBY.

Oleh karena itu, Presiden menyarankan ada baiknya terdapat penjajakan di masyarakat melalui diskusi, mengenai urgensi dan arah peraturan tersebut. Dikatakan Presiden, pemerintah berkehendak untuk mengatur apapun yang perlu diatur, harus melalui proses yang seksama, diolah, mendengarkan pandangan masyarakat luas dan kemudian dipertanggungjawabkan bahwa aturan itu diperlukan.

"Nah, kembali kepada contoh yang saya sebutkan tadi yang pada hari-hari ini diramaikan oleh media massa yang jelas belum pada tingkatan presiden bahkan saya dengar juga belum pada tingkatan menteri yang bersangkutan mungkin baru pemikiran ataupun gagasan. Oleh karena itu saya kira tidak perlu lantas 'digoreng' ke sana-kemari. Dijelaskan saja duduk persoalannya. Dengan demikian rakyat akan mendapatkan penjelasan yang sesungguhnya," ujar Presiden.

Pelajaran yang harus dipetik, lanjut SBY, adalah banyak masalah yang sangat sensitif, yang bisa menimbulkan salah persepsi. Oleh karena itu, SBY menghimbau para menteri untuk berhati-hati dalam memberikan statement atau berkomunikasi dengan publik.

"Apalagi baru saja saya menghadiri Hari Pers Nasional di Palembang dan gamblang sekali apa yang menjadi kehendak pers waktu itu, apa yang menjadi kehendak kita semua, bagaimana baik pers maupun semua elemen di negeri ini ikut bertanggungjawab. Di satu sisi menjunjung tinggi kebebasan pers, freedom of the press, di sisi lain memastikan bahwa kebebasan itu digunakan untuk sebaik-baik kepentingan rakyat kita dan membawa manfaat yang nyata," ujarnya. (srn)

http://techno.okezone.com/read/2010/02/18/55/304947/55/sby-rpm-konten-tak-perlu-digoreng
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://whooila.getgoo.us
 

Menkominfo ditegur presiden SBY

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
Whooila! :: Bla Bla Bla :: Berita dan Politik-


Free forum | © phpBB | Free forum support | Kontak | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs